LPDB Bakal Bertransfromasi Jadi Badan Pembiayaan Mikro Indonesia

Selasa, 14 Juni 2016 | 23:59
Share this post :
indopos.co.id - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Kemas Danial mengatakan lembaga yang dikomandoinya segera berubah menjadi sebuah Badan bernama Badan Pembiayaan Mikro Indonesia. Badan tersebut merupakan hasil merger dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. ”Nantinya, semua program pembiayaan usaha mikro dan kecil yang ada di banyak kementrian akan disatukan dalam satu badan ini. Karena, tanpa berbentuk badan, kita tidak akan bisa bergerak cepat dalam menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil”, papar Kemas dalam sebuah diskusi bertema ‘Perkuatan Peran dan Fungsi LPDB KUMKM di Daerah” Kamis (9/6). Kemas juga mengungkapkan usulan LPDB KUMKM menjadi sebuah badan sudah disuarakan di depan Presiden RI Joko Widodo. ”Saya sudah paparkan dan jelaskan di depan Presiden mengenai tujuan dibentuknya badan tersebut. Terutama, bertujuan agar bisa membuka cabang di daerah,” tegas Kemas. Sampai dengan 20 Mei 2016, kata Kemas, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp7,28 triliun kepada lebih dari 150 ribu UMKM melalui 4.151 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. ”Bunganya pun terbilang sangat murah, yaitu untuk sektor riil sebesar 2,25 persen pertahun dan untuk simpan pinjam rata-rata 4 persen,” papar dia. Hanya saja, Kemas mengakui selama ini pihaknya menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan dana bergulir di daerah. Diantaranya, tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat. Kedua, jumlah proposal yang masuk terus bertambah, sedangkan keterbatasan jangkauan secara geografis dan keterbatasan SDM menjadi problem krusial. ”LPDB KUMKM membutuhkan unit layanan di daerah. Namun, terganjal regulasi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara yang tidak memungkinkan bagi LPDB KUMKM untuk memiliki unit layanan di daerah”, papar Kemas. Untuk menyiasati kendala tersebut, di tahun 2016 pihaknya akan membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di dua kota. Yaitu Surakarta (dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta) dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat). (ers)
LPDB 300 x 250
Halo LPDB 1
Peraturan dan Perundangan LPDB
Solusi Pembiayaan UMKM LPDB
Halo LPDB 2