LPDB Gandeng Kejati Sulselbar Amankan Dana Bergulir

Rabu, 22 Juni 2016 | 18:26
Share this post :

indopos.co.id - Sejumlah upaya dilakukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengantisipasi dan mengatasi kredit macet dalam penyaluran dana bergulir. Salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Kejaksaan Agung dengan pihak LPDB beberapa waktu lalu di Jakarta. Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur Utama LPDB, Kemas Danial dengan Jamdatun, Bambang Setyo Wahyudi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM, Sutowo menuturkan kerjasama dengan Kejati Sulsel ini bertujuan untuk menyelamatkan uang negara. "Komitmen kerjasamanya untuk menangani permasalahan terkait penyaluran dana bergulir. Ada kepastian pengembalian dana pemerintah. Karena dana bergulir yang disalurkan bersumber dari APBN," ujarnya selepas menandatangani kerjasama dengan pihak Kejati Sulsel di Makassar, Rabu 22 Juni.

Lanjut dia, kerjasama ini untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang muncul dalam penyaluran dana bergulir ini. "Utamanya pinjaman yang terindikasi macet. Pihak Kejaksaan Tinggi tentu akan menangani sesuai dengan prosedur hukum secara perdata. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa ke pidana bila pihak Kejati selaku pihak berwenang menemukan ada unsur pidananya," tuturnya.

Secara nasional, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp7,3 triliun kepada lebih dari 250.000 UMKM melalui sekitar 4.000-an mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus Sulsel, dana bergulir yang digelontorkan sejak 2008 mencapai Rp650 miliar melalui 191 mitra.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah mengatakan pihaknya dengan kerjasama ini akan memastikan mekanisme penyaluran maupun pengembalian dana bergulir bisa berjalan sebagaimana mestinya. "Utamanya memenuhi sisi hukum. Saat ini sudah ada 21 koperasi penerima dana bergulir LPDB yang diselidiki dengan nilai pinjaman Rp70 miliar," tuturnya.

Kemudian bila dalam langkah penanganan ada penyitaan aset, akan dikordinasikan dengan pihak LPDB. "Aturan main soal penyitaan aset sudah ada seperti diatur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Bila ada uang negara yang bisa diselamatkan, tetap akan dikembalikan ke LPDB. Jadi komitmen kerjasama ini untuk penguatan saja," tuturnya.

Selain itu, pihak Kejaksaan juga disebutnya akan memberi pendapat atau memberikan pendampingan hukum bagi LPDB apabila terjadi perkara perdata atau sengketa di pengadilan.(*)

LPDB 300 x 250
Halo LPDB 1
Peraturan dan Perundangan LPDB
Solusi Pembiayaan UMKM LPDB
Halo LPDB 2