LPDB Berharap Dapat Dana Tax Amnesty

Rabu, 03 Agustus 2016 | 16:25
Share this post :
INDOPOS.CO.ID - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM berharap kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar ikut mendapatkan dana dari pencairan Tax Amanesty (pengampunan pajak).  Ini sekaligus dinilai sebagai ganti dari kegagalan LPDB mendapatkan dana tambahan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 1 triliun. Padahal tambahan dana Rp 1 triliun masuk dalam target penyerapan dana bergulir Rp 1 triliun sepanjang 2016. Direktur Utama (Dirut) LPDB Kemenkop dan UKM Kemas Danial mengaku pasrah tidak diberikan tambahan anggaran melalui APBNP oleh Kemenkeu karena APBN Rp 1.600 triliun tidak mencukupi. Ada kebutuhan sebesar Rp 300 triliun, akibatnya Kemenkeu mensortir atau memotong anggaran, termasuk di dalamnya pengajuan usulan anggaran LPDB. Namun dana Rp 300 triliun itu diharapkan akan didapat dari Tax Amnesty. Jika tidak didapat, terpaksa LPDB pinjam ke luar negeri. ”Kami terlambat dalam mengajukan usulan ke Kemenkeu. Karena itu, kami buru-buru mengajukannya dan Insya Allah di APBN 2017 akan dapat tambahan Rp 1 triliun. Surat kami sudah dicatat Kemenkeu,” ungkapnya dalam sosialisasi penyerapan dana bergulir dengan pelaku UKM dan koperasi binaan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Senin (1/8). LPDB, lanjut Kemas, tentu sangat berharap dapat dana dari Tax Amnesty itu. Karena itu memang dibolehkan, tapi itu tergantung  Kemenkeu. Namun Kemas optimistis tanpa itu, pihaknya akan memaksimalkan Rp 1 triliun. ”Penyerapan dana bergulir kami sudah 60 persen. Untuk mencapai 100 persen, kami terus melakukan sosialisasi dengan UKM-UKM binaan dan koperasi. Dalam sosialisasi ini, LPDB sekaligus melakukan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Wilayah Sumut,” katanya. ”Kami senang dengan kerja sama ini. Karena membantu kami dalam mensosialisasikan program dana bergulir dari LPDB. Selama ini, kami mencari UKM-UKM produktif dan kalau memenuhi syarat, tentu akan kami proses pengajuan proposalnya. Kami utamakan UKM produktif karena sesuai nilai bisnis untuk menekan angka pengangguran,” ujar Kemas, mantan direksi Pertamina. Anggota Komisi VI DPR H Nasril Bahar mengatakan, peran Kemenkop dan UKM sangat diharapkan sebagai lembaga negara terdepan. Maka itu, dia berjanji akan mendorong anggaran Kemenkop dan UKM jadi prioritas. ”Saya di Komisi VI, termasuk anggota Badan Anggaran. Saya akan memperhatikan anggaran untuk Kemenkop dan UKM bisa sampai Rp 3 triliun pada 2017. Karena Kemenkop dan UKM memiliki program kewirausahaan yang dapat menekan angka pengangguran, sekaligus melepas ketergantungan menjadi pekerja di swasta maupun negeri,” ungkap Nasril usai membuka Pelatihan Kewirausahaan dalam rangkaian sosialisasi penyerapan dana bergulir. Para peserta pelatihan yang rata-rata pelaku UKM, lanjut Nasril, diajak untuk memanfaatkan dana bergulir. Selain itu, didorong membentuk koperasi, sehingga bisa menjaga keseimbangan bisnis masing-masing. ”MoU Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah  Sumut dengan LPDB ini tentang pembiayaan,”  imbuhnya. Asisten Deputi Peningkatan Kualitas SDM Deputi Pengembangan SDM Talkah Badrus mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Nasril, sehingga upaya penambahan anggaran dapat dikawal. Dana ini penting karena anggaran akan dialokasikan ke daerah-daerah  juga. ”Kami berharap Majelis Ekonomi dan  Kewirausahaan Muhammadiyah Sumut bisa berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi Sumut, sehingga bisa bersinergi dalam menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru maupun menaikkan pelaku UKM kecil menjadi menengah. Kami punya taget bisa menembus angkat 2 persen rasio wirausaha di 2019, dari sekarang baru 1,65 persen,” pungkasnya. (ers)
LPDB 300 x 250
Halo LPDB 1
Peraturan dan Perundangan LPDB
Solusi Pembiayaan UMKM LPDB
Halo LPDB 2