LPDB Berhasil Menagih Kredit Macet atau Noun Performance Loan (NPL)

Kamis, 08 September 2016 | 11:23
Share this post :
INDOPOS.CO.ID-Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM berhasil menagih kredit macet atau noun performance loan (NPL) sejumlah koperasi d Makassar, Samarinda, dan Bengkulu. Walaupun baru berupa aset, tapi nilainya nominalnya hampir mendekati jumlah NPL masing-masing koperasi. Keberhasilan ini berkat kerja sama dengan pihak kejaksaan tinggi (Kejati) setempat dan ini sebagai tindaklanjut dari hasil penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara LPDB dengan Jamdatun (jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara), sebelumnya. Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan, tunggakan itu terjadi antara tahun 2006-2013. Sebanyak 21 koperasi di Makassar dengan total nilai NPL sebesar Rp 1050 miliar, dan ketua-ketuanya sempat di tahan polisi dalam kasus perdata. Artinya, kasus gagal bayar. Jadi bukan pidana yang kasusnya koperasi fiktif atau kredit fiktif berupa penyalahgunaan peruntukan uang pinjaman. Hal yang sama terjadi di Samarinda sebesar Rp 9 miliar. Sedangkan di Bontang Rp 8 miliaran. Semua asetnya, rinci Kemas, sudah terjaminkan hampir 100 persen ke LPDB. Bahkan ada koperasi yang di Makasar memberikan bilet giro plus jaminannya. "Kami sudah memberikan peringatan sesuai aturan, lebih dari tiga kali. Nah karena membandel, akhirnya kami menindaklanjuti dengan menggunakan hasil kerja sama dengan kejaksaan itu. Ketua-ketuanya sempat ditahan, tapi kami mengarahkan ke perdata. Tidak usah ke pidana. Karena niat koperasi-koperasi itu membayar masih besar. Nah, yang membuat masalah jadi lama waktunya, karena mereka membayarnya tidak harus seperti bank. Kami memberi kelonggaran dengan seberapa kemampuan membayarnya. Yang penting ada niat baik membayar. Krn dana LPDB ini sifatnya stimulus. Kami tidak cari untung seperti perbankan," ujar Kemas usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 6 DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Makanya Kemas menggaransi tidak ada koperasi atau penerima dana bergulir fiktif. Apalagi tidak mungkin terjadi hal itu. Mengingat ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Utamanya adanya akte pendirian dari notaris. Kalau fiktif, maka pejabat notaris juga terseret. "Nah, kami pun melebarkan kerja sama dengan Kejati daerah lain, seperti Bengkulu, Jawa Timur, dan lainnya. Ini sebagai tindaklanjut MoU dengan Jamdatun yang tugasnya menagih NPL-NPL, utamanya di bawah tahun 2013. Di tahannya ketua-ketua koperasi itu sebagai komitmen untuk membayar tunggakan. Karena ini bukan dana bansos. Efeknya terbukti juga,  NPL yang ada di 2014 hingga sekarang, sudah menurun. Banyak yang buru-buru mengembalikan kredit bermasalahnya," ujarnya. Adapun daerah lain yang masih terdapat bermasalah pengembalian dana bergulirnya bahkan cukup tinggi, rinci Kemas, Maluku, Aceh, Manado. Tapi ada satu provinsi yang pengembaliannya cukup bagus, yaitu Bali. "Karena orang Bali itu, takut berhutang. Penurunan NPL itu, sekarang 8 persen. kami optimis akan mencapai 5 persen, seperti ketetapan dari Kementerian Keuangan. Jadi mungkin tingginya NPL sebelum tahun 2013 itu karena saat itu, kami mendapat maksimal NPL 15 persen.  Ini pula yang menyebabkan tingkat penyerapan dana bergulir kami merosot. Tapi setelah bunga kami turunkan signifikan jadi 4 persen, sekarang pengajuan dana bergulir membludak," klaimnya. Di bagian lain Kemas mengklaim, lembaganya tidak pernah mencari untung, tapi kenyataannya berhasil memberi kontribusi pendapatan. "Kami dapat untung Rp 5o-60 miliar setahun bersih. Atau kotornya Rp 800 miliar. Jadi kalau secara matematis, biarpun kami harus menanggung NPL semua itu, hasil nol nol. Ini artinya, kinerja lembaga cukup bagus. Karena itu, kami mendapat tambahan dana bergulir dari APBN untuk 2017 sebesar Rp 500 miliar. Jadi total dana bergulir kami di 2017 Rp 1,5 triliun," pungkasnya. (ers)
LPDB 300 x 250
Halo LPDB 1
Peraturan dan Perundangan LPDB
Solusi Pembiayaan UMKM LPDB
Halo LPDB 2