Menjelang Dua Pekan Pengampunan Pajak Berakhir

Baru 399 Orang Ikut Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kejar Pekerja Seni

Senin, 20 Maret 2017 | 14:24
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
WAJIB PAJAK: Pekerja seni tak luput dari kewajibannya sebagai wajib pajak.

INDOPOS.CO.ID - Kurang dari dua pekan progam pengampunan pajak (tax amnesty) berakhir. Pada detik-detik akhir program, Ditjen Pajak menggencarkan sosialisasi, termasuk ke pekerja seni. Berdasar data Ditjen Pajak, jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) pekerja seni masih sangat rendah. Di seluruh daerah, hanya 1.307 WP OP pekerja seni yang tercatat. Dari jumlah itu, hanya 399 WP OP yang mengikuti amnesti pajak.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, pekerja seni yang disasar meliputi produser, artis film atau sinetron, musisi, pembawa acara, sutradara, penulis naskah, dan model. Dari sejumlah pekerja seni yang mengikuti tax amnesty, jumlah tebusan pajak yang disetor mencapai Rp 186,8 miliar. ’’Rata-rata tebusan pajak Rp 468.233.932. Yang paling tinggi itu Rp 1,43 miliar uang tebusannya dan yang paling rendah itu Rp 7.500,’’ papar Ken di Jakarta akhir pekan lalu.

Meski jumlah tebusan pajak dari pekerja seni cukup besar, partisipasi pekerja seni dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih sangat minim. Hal itu juga terlihat dari tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan. ’’Masih ada 51 persen WP OP yang belum lapor hingga 2015 lalu. Jadi, ya masih perlu ditingkatkan kepatuhannya,’’ kata Ken.

Sebagai informasi, pada 2011, jumlah pekerja seni yang melaporkan SPT hanya 475 orang. Jumlah tersebut meningkat pada 2012 menjadi 486 orang. Pada 2015, terjadi peningkatan signifikan sebesar 640 WP OP pekerja seni yang melaporkan SPT. Sementara itu, yang belum melapor adalah 667 orang.

’’Sementara yang ikut amnesti pajak masih minim sekali, baru 25 persen. Ini untuk pekerja seni yang artis dan sinetron serta musisi. Kalau yang pekerja seni lainnya, itu yang sudah ikut amnesti ada 46 persen dan sisanya 54 persen belum ikut,’’ jelas Ken.

Ken mengingatkan, jika para WP tidak memanfaatkan tax amnesty, dapat dipastikan sanksi akan menanti. Berdasar pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak, apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak amnesti pajak berlaku, Ditjen Pajak menemukan data terkait harta WP di mana harta tersebut diperoleh antara 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan di SPT, harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan.

’’Harta tersebut dikenai pajak penghasilan dengan tarif normal ditambah sanksi 2 persen per bulan. Ya tinggal dihitung saja berapa, kalau misalnya itu ditemukan pada 1985,’’ imbuhnya.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan, masih minimnya jumlah peserta tax amnesty dari kalangan WP OP pekerja seni menunjukkan belum efektifnya upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Para pekerja seni perlu mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai pembayar pajak sehingga mereka memahami bahwa mereka dikenai pajak progresif. Sebagian besar dari para pekerja seni tersebut merasa sudah bekerja dan pajaknya sudah dipotong production house (PH)-nya. Tapi, mereka tidak melaporkan itu.

”Karena itu, dengan tarif pajak progresif, mereka selalu punya potensi kurang bayar pada akhir tahun nanti. Kalau disosialisasikan dengan baik, mereka jadi tahu kewajibannya,’’ ujarnya kemarin (19/3).

Di sisi lain, lanjut Prastowo, juga perlu dilakukan sosialisasi terhadap sejumlah rumah produksi. Sebab, tidak sedikit kasus di mana rumah produksinya menolak memberikan bukti potong pada artis yang dipekerjakannya.

Pihaknya juga menyarankan Ditjen Pajak memanfaatkan sosok artis yang memiliki pengaruh besar di dunia selebriti untuk ikut melakukan sosialisasi membayar pajak yang benar sekaligus mengikuti tax amnesty sebelum programnya berakhir.

’’Karena kalangan pekerja seni ini peluang ekstensifikasinya masih cukup besar. Tidak hanya dari segi penerimaan, tapi juga dari sisi perluasan basis pajak di sektor ini,’’ imbuhnya.

Bulan lalu, sinyal perbaikan penerimaan pajak mulai terlihat. Penerimaan pajak, termasuk PPh migas, hingga akhir Februari mencapai Rp 134,6 triliun. Capaian tersebut meningkat 8,15 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu Rp 124,4 triliun.

Realisasi penerimaan pajak pada Februari itu mencapai 10,29 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.307,3 triliun. Terkait dengan realisasi penerimaan tersebut. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut merupakan sinyal positif. Dia menambahkan bahwa penerimaan per Februari lalu lebih tinggi dari sisi capaian target 10,29 persen. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, capaian hanya 9,18 persen.

Faktor utama yang menyumbang pertumbuhan penerimaan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atau PPh impor yang tumbuh 9,88 persen. Tahun lalu penerimaan tumbuh kurang dari 7 persen. Kemudian, kenaikan penerimaan PPh 21 atau pajak karyawan.

Sementara itu, total penerimaan PPh nonmigas hingga Februari mencapai Rp 126,8 triliun. Angka itu tumbuh 5,85 persen kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 119,8 triliun.

Realisasi penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) tercatat sudah mencapai Rp 53,8 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 50,25 triliun dengan total pertumbuhan 6,94 persen.

Tren positif realisasi penerimaan pajak pada awal tahun ini diharapkan bisa terus berlanjut setelah tax amnesty. Menurut dia, penerimaan yang tumbuh positif pada awal tahun mampu mengompensasi periode akhir tahun yang risikonya cukup besar. (ken/c14/sof/c17/noe)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%