Batam Mulai Disentuh Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Jumat, 21 April 2017 | 13:49
Share this post :

INDOPOS.CO.ID - Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata (TKDP) terus disosialisasi  Kementerian Pariwisata. Pada 2017, program tata kelola destinasi pariwisata akan dilaksanakan di 33 kluster destinasi. Salah satunya, di Batam, Kepulauan Riau.

“Kami memang harus running kencang. Yang terbaru, baru saja kami gelar Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Harmoni One Hotel Batam Center, Kota Batam,” ujar ujar Dadang Rizky Rahman, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar yang didampingi Oneng Setya Harini, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenpar, Kamis (20/4).

Agenda itu digelar Kamis (20/4) dan dihadiri sekitar 200 peserta dari perwakilan Dinas Pariwisata dari 33 cluster yang tersebar pada 25 provinsi. Selain itu, ada juga perwakilan 62 Kabupaten/Kota, asosiasi usaha dan profesi di bidang pariwisata serta akademisi.

Yang dibahas? Lumayan berat. Tema "Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan" menjadi hal yang difokuskan di seminar ini. Yang diincar, tentu saja goal yang lebih baik. Programnya harus bermuara pada tahapan transformasi tata kelola destinasi pariwisata yang sesuai dengan pedoman pengembangan TKDP berbasis konsep Destination Management Organization (DMO). Dan juga selaras  dengan destination governance (DG).  

"Bahwa pemilihan Kota Batam sebagai penyelenggara kegiatan ini adalah untuk mendukung Great Batam sebagai salah satu dari tiga pintu masuk utama wisatawan ke Indonesia. Dua lainnya yaitu Great Jakarta dan Great Bali. Goalnya, setelah kegiatan ini, iklim pariwisata Indonesia jadi makin bergairah lagi lebih menyemarakkan gairah kepariwisataan," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Buralimar, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang sangat mendukung kemajuan pariwisata daerahnya. "Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton. Pariwisata harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan daerah," ujarnya Buralimar.

Kebetulan, industri MICE di Batam, Kepri potensinya sangat besar. Infrastruktur, sarana dan prasarana pariwisatanya juga sudah sangat mendukung. Itu belum termasuk destinasi wisata bahari dan budaya yang beragam. “Tinggal SDM dan masyarakatnya yang dipersiapkan. Kapasitasnya juga harus ditingkatkanagar dapat diberdayakan dalam rantai bisnis MICE,” ucapnya.

Seminar TKDP terdiri atas 7 topik utama yang dikelompok berdasarkan tema. Dari mulai wisata perbatasan, pariwisata berkelanjutan, wisata halal, homestay, wisata budaya, wisata bahari dan digital tourism, semua dibahas.

Narasumber yang dilibatkan berasal dari lintas sektor. Antara lain Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan SamSriyono Nugroho Stafsus Menpar Bidang IT. 

Selain itu narasumber dari Praktisi dan Akademisi juga dihadirkan untuk menjabarkan tentang best-practice pengelolaan destinasi pariwisata agar dapat ditularkan dan diadopsi di daerah lain sesuai portofolio produk wisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tema mengenai wisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) juga memanfaatkan momentum yang tepat dimana Tahun 2017 telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui UN-WTO sebagai International Year of Sustainable Tourism for Development.

Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, mengatakan, pada tahun ini, program DMO akan difokuskan pada dua critical success factors, yakni manajemen destinasi yang meliputi finansial, operasional, marketing, SDM, dan inovasi. Sedangkan untuk pembenahan destinasi akan dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas, dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya.

"Pada lokasi prioritas yang merupakan Top 10 destination, akan dikembangkan pola tata kelola yang lebih luas menuju Badan Otorita atau Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata," ujarnya.

Program tata kelola destinasi pariwisata ini nantinua akan terus berlanjut hingga 2019. Yang dibidik, apalagi kalau buakn membangun

kepariwisataan Indonesia. (lis)

Kemenpar 300 x 250
e-Permormance
LPSE
PPID
JDIHN