Bukti Main Mata Jaksa dan Aparat

Divonis 8 Tahun tapi Bos Hailai Masih Bebas ke Luar Negeri

Jumat, 11 Agustus 2017 | 16:41
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Kendati Pengadilan Negeri Surakarta telah memvonisnya delapan tahun penjara, jaksa belum juga mengeksekusi Robby Sumampouw yang hinggga saat ini masih menghirup udara bebas. Pengusaha kenamaan dan Bos Hailai International Executive Club itu oleh Pengadilan Negeri Surakarta dijatuhi hukuman delapan tahun penjara pada Oktober 2012 lalu karena terbukti memalsukan akta Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) yang ia kelola bersama sejumlah pengusaha lain di Solo.

Vonis terhadap Robby juga diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jateng. Mahkamah Agung turut menguatkan putusan tingkat pertama dan kedua. Robby dinilai melanggar Pasal 266 Ayat 1 dan 2 junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang pemalsuan akta autentik. Dia dinyatakan bersalah karena memerintahkan membuat keterangan palsu dalam akta YBSS Nomor 55 pada Juli 2008 lalu.

Ironisnya, dari catatan Imigrasi ada 92 kali perlintasan, yang dilakukan Robby sejak Januari 2016 sampai dengan 2017. Perlintasan atau perjalanan Robby yang terecord oleh Imigrasi, menjadi bukti bahwa yang bersangkutan tidak pernah di Indonesia, untuk menjalani eksekusi.  Sejumlah kalangan menilai, tidak kunjung dieksekusinya Robby ini terjadi lantaran aparat kejakasaan yang main mata.

”Harus dieksekusilah. Karena hak untuk  mengeksekusi ada di Jaksa Penuntut Umum. Kalau terdakwa bisa bolak balik keluar negeri, berarti ada main antara jaksa atau perangkat hukum dengan terdakwa,” ujar Riso Naro Hutagalung, akademisi dan juga pengamat hukum dari Akademisi Universitas MPu Tantular  Jakarta di Jakarta, Kamis (10/8).

Riso yang juga dosen Universitas Bung Karno, itu menambahkan, dari sisi Jaksa, dalam hal urusan terdakwa penanggung jawab utama ada di Asisten Pidana Umum sementara Lapas hanya menerima saja penyerahan terdakwa menjadi narapidana. ”Jadi, semua urusannya tetap di jaksa, Itu harus soroti terus sikap lembaga itu dalam kasus ini,” tegas Riso.

Menurut Riso, publik harus menyoroti sikap Kejaksaan dalam kasus ini karena dinilai janggal. Sudah terpidana namun bisa bebas melenggang keluar negeri dan lolos imigrasi karena tidak kunjung dieksekusi.  ”Semua undang-undang, mengatur tentang hak warga negara untuk melakukan pengawasan, baik perorangan maupun LSM. Jad,i datangi saja Kejagung," tandasnya.

Menurut Riso, dalam kasus Robby, tiga tujuan penegakan hukum gagal diterapkan. Karena prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak berjalan beriringan. Sangat tidak adil, jika kemudian sudah divonis namun bisa bebas bepergian ke luar negeri. Sementara di kasus masyarakat kecil, penegak hukum langsung menjebloskan ke lembaga pemasyarakatan.  ”Tujuan Penegakan Hukum itu ada 3, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.  Kalau kasus seperti Robby di atas, maka tiga tujuan hukum yang akan dicapai menjadi sia-sia,” tegasnya.

Kemenkum HAM Menunggu

Sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sendiri di kasus Robby ini cenderung defensif. Kemenkum HAM berdalih, tak kunjung dieksekusinya Robby bahkan bebas melenggang keluar negeri, sehingga terkesan tidak ada proses pencekalan, merupakan domain kejaksaan.  

”Itu (penahanan) belum terkait ke kita. Tapi pihak kejaksaan sebagai eksekutornya,” ujar Juru bicara Kementerian Hukum dan HAM, Effendy Parangin -Angin.

Disinggung apakah mereka akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan agar kasus ini terang benderang karena disorot publik, Kemenkumham seperti ditegaskan Effendy, tidak ingin ikur campur. “Itu (kasus penahanan Robby) domain Kejaksaan. Kami, Kemenkumham menunggu,” katanya.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Mudzakkir, menilai, catatan perjalanan dari imigrasi itu, patut diduga, telah terjadi pembiaran pada terpidana karena bebas pergi ke luar negeri. "Terkait dengan terpidana (Roby Sumampouw) yang keluar negeri, padahal dia berstatus terpidana, harus ada status cekal dari pihak kejaksaaan," tegas Mudzakkir di Jakarta, kemarin.

Menurut Mudzakkir, tidak kunjung ditahannya pengusaha Robby memperlihatkan hukum hanya jadi alat main-main saja di mata publik. Akibatnya, hukum bagi pejabat negara dan pengusaha, tidak bisa tajam ke atas, tapi selalu bengkok alias tumpul sendiri.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii, menilai, terpidana yang bebas pergi keluar negeri, meski sudah inkracht, menjadi bukti bahwa hukum di negara ini dipermainkan oleh segelintir orang. Ini juga jadi bukti, lembaga penegak hukum, hanya tajam ke rakyat kecil, kepada mereka yang memiliki kedekatan kekuasaan, hukum sangat tumpul.

”Saya pikir dalam kasus ini sudah menunjukkan kegagalan pemerintah untuk menjalankan sebuah negara yang berkeadilan. Banyak kasus lain, yang mirip Robby, di mana terpidana bebas keluar negeri. Saat ini negara ini bukan lagi negara hukum, karena hukum sekarang seperti dimainkan oleh penguasa dan pengusaha,” katanya. (xam)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%