Tarif Listrik 900 VA Lebih Mahal dari Malaysia

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 11:10
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Seminar National Energy Summit (NES) 2017 di Hotel Borobudur Jakarta ini menghadirkan berbagai nara sumber. Cukup menarik dari sesi tiga ini adalah hadirnya narasumber dari internal PLN sendiri. Hadir Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto yang didampingi oleh dua Direksi lainnya. Serta Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda.

Dalam paparannya Sarwono menyampaikan upaya-upaya PLN untuk menekan Biaya Pengadaaan Produksi  (BPP) listrik. Upaya-upaya tersebut tentu saja termasuk dalam kendali Direksi PLN untuk menurunkannya. Misalnya menurunkan susut jaringan, efisiensi bahan bakar SFC/ NPHR, reverse engineering untuk pemeliharaan pembangkit dan sebagainya.

”Kecuali biaya kepegawaian karena tidak mungkin kami turunkan, kami berusaha untuk melakukan langkah-langkah efisiensi. Namun tentu saja dalam batas-batas kendali Direksi PLN untuk menurunkannya," ulasnya.

Terkait dengan kenaikan tarif listrik daya rumah tangga 900 VA, Sarwono menolak disebut menaikannya. Ia berkilah langkah itu hanya untuk mencabut subsidi bagi pelanggan rumah tangga mampu katanya. Pada bagian Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda mempresentasikan paparannya terkait upaya penurunan BPP agar tarif listrik lebih murah, mengatakan seharusnya tarif listrik tidak perlu naik, malah kalau bisa turun.

"Ada tiga indikator yang tidak wajar, saat ini mempengaruhi BPP yang akhirnya tarif listrik naik dan PLN masih menerima subsidi dari Negara mencapai Rp 60,4 T di tahun 2016. Kalau ketiga indikator ini bisa dibenahi maka tarif listrik tidak perlu naik, malah PLN tidak perlu mendapat subsidi lagi. Sehingga anggaran subsidi yang sangat besar itu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi, pendidikan dan kesehatan. Pastinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia", ulas Jumadis.

Indikator pertama adalah belum optimalnya bauran energi serta harga energi primer seperti gas alam yang lebih mahal di beli PLN. Malah hampir dua kali lipat mahalnya dibandingkan harga gas alam Malaysia untuk TNB (PLN Malaysia). Nilai yang bisa dihemat di sisi ini dapat mencapai Rp 40  triliun tahun.

Indikator kedua, pola operasi akibat keberadaan listrik swasta dengan klausul take or pay nya. Walau lebih mahal biaya operasi dibandingkan pembangkit PLN namun pembangkit swasta yang dioperasikan dan dibeli kWh nya oleh PLN, sementara pembangkit PLN yang murah harus dihentikan. Pada sisi ini PLN mengalami inefisiensi sekitar Rp 10 T/tahun. Nah ini sangat signifikan menekan BPP saat ini. Makanya pembangunan IPP perlu dievalusi karena kalau tidak dikoreksi tetap dominan sesuai dengan program 35.000 MW dan sangat berlebih reserve margin 80 persen, maka potensi PLN untuk merugi karena bayar take or pay dapat mencapai Rp 140 T/tahun.

Ketiga, terkait biaya pemeliharaan terutama di pembangkit. Keberadaan pembangkit China dalam program 10.000 MW yang tidak handal dan sering rusak faktor penyebab utamanya. Jumadis justru menyarankan agar biaya pemeliharaan tidak membengkak lagi memberikan opsi, apakah perlu mencontoh pembelian bus Trans Jakarta China yang saat ini banyak di kandangkan. Seperti yang dilakukan pemerintah DKI. Karena bus tersebut belum dioperasikan pun sudah berkarat dan sering rusak.

Di samping itu meningkatnya biaya pemeliharaan juga karena penyerahan pemeliharaan ke pihak ketiga atau dicalokan oleh manajemen PLN. Seharusnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kembali dikerjakan oleh pegawai PLN sendiri. "Jangan dicalokan! Kalau dikerjakan pegawai PLN sendiri pasti lebih hemat", tegas Jumadis.

"Pada sisi ini terjadi inefisiensi sekitar Rp 11 T/ tahun", lanjutnya. Terkait dengan tarif listrik rumah tangga 900 VA, Jumadis mengkritik bahwa tarif yang dinaikkan untuk pelanggan 900 VA yang digolongkan mampu oleh PLN tersebut, jauh lebih mahal dari tarif dengan daya yang sama di Malaysia. "Di Malaysia untuk pelanggan yang setara daya 1300 VA yakni pemakaian 0 s.d 200 kWh harga listriknya hanya RM Cent 21,8/ kWh, atau sekitar Rp 650/kWh. Sedangkan kita sudah Rp 1352 / kWh. Sangat mahal. Padahal tingkat kehidupan dan pendapatan masyarakat Malaysia tiga kali lipat lebih baik dari masyarakat Indonesia.

Demikian juga Jumadis mengkritik data yang menunjukan tarif usaha kecil. Di Indonesia yang menujukan seolah-olah lebih rendah dari Malaysia. Jumadis menyajikan data yang menunjukkan bahwa tarif Malaysia yang justeru lebih rendah dari Indonesia. "Tidak sampai US Cent 11/ kWh atau RM Cent 43,5/ kWh pemakaian s.d 200 kWh, jadi lebih murah dari Indonesia", ulas Jumadis.

Oleh sebab itulah lanjut Jumadis seluruh komponen harus mau duduk bersama sehingga BPP bisa turun sehingga tarif listrik tidak perlu naik, kalau perlu turun, dan subsidi pun untuk PLN tidak perlu ada lagi sehingga bisa dialihkan membangun infrastruktur transportasi, pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Sehingga mensejahterakan rakyat.(dni)

Indikator Bengkaknya Biaya Pengadaaan Produksi  (BPP) Listrik:

  1. PLN masih menerima subsidi dari Negara mencapai Rp 60,4 triliun di tahun 2016. Subsidi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi, pendidikan dan kesehatan.
  2.  Belum optimalnya bauran energi serta harga energi primer seperti gas alam yang lebih mahal dibeli PLN
  3. Pola operasi akibat keberadaan listrik swasta dengan klausul take or pay
  4. Biaya pemeliharaan pembangkit bengak. Keberadaan pembangkit China dalam program 10.000 MW yang tidak handal dan sering rusak.
  5. Penyerahan pemeliharaan ke pihak ketiga atau dicalokan oleh manajemen PLN

*SUMBER: Serikat Pekerja PLN

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%