Mendagri Puyeng, Pejabatnya Banyak Keluar-Masuk KPK

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 16:58
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : istimewah

INDOPOS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku dalam kurun waktu satu tahun terakhir banyak komplain dari masyarakat yang masuk ke meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Dia mengatakan kebanyakan komplain itu terkait pelayanan pembuatan serta perekaman e-KTP, pelayanan pembuatan  akta kelahiran dan pembuatan akta atau surat kematian.
 
"Itu bukan dipersulit, satu setengah tahun ini urusan e-KTP  di Kemendagri antara ada dan tiada," jelas Tjahjo dalam diskusi 'Dinamika Politik dan Undang-undang Pemilu' yang digelar oleh GK Center, bertempat di Hotel Century Senayan Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).
 
Tjahjo beralasan ketidakjelasan di Kemendagri terjadi karena staf dan pejabat Kemendagri diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus proyek e-KTP. "68 pejabat kami tiap hari dipanggil KPK, ada yang satu jam bahkan ada yang sampai sembilan jam," kata dewan Pembina GK Center ini.
 
"Akhirnya, Dirjen dan Direkturnya ngadep saya, pak saya nggak berani teken kontrak pengadaan e-KTP," imbuhnya.
 
Kasus korupsi  mega proyek e-KTP yang melibatkan beberapa pejabat Kemendagri itu, menurut Tjahjo, membuat kinerja dari Kemendagri terganggu. "Satu setengah tahun lebih makanya blangko habis, dan sebagainya mohon dimaklumi," ujar mantan Sekretaris Jenderal PDIP 2010 - 2015 ini.
 
Kemudian Tjahjo mengungkapkan baru pada bulan Maret kemarin dia ambil alih, dengan meneken tender terbuka yang dimenangkan oleh PT Pura Konsorsium.
 
Adapun untuk warga yang membuat e-Ktp sampai hari ini hampir sepenuhnya terselesaikan. "Ini perseminggu yang lalu yang cetak dan merekam sudah 94,31 persen tapi masih ada satu juta yang ganda rekamannya," ujarnya.
 
Mendagri juga menghimbau bagi yang memiliki e-KTP ganda untuk memilih salah satu.
 
Tjahjo menargetkan tahun ini pembuatan e-KTP selesai supaya Pilkada serentak tahun depan yang menurutnya sudah aroma Pilpres dapat dipakai semua karena 63 persen pemilih pilkada 171 daerah ini sudah masuk ke proses ini. "Yang belum melakukan perekaman 5,69 persen," tandasnya.
 
"Jadi total yang harus mempunyai e-KTP hampir 184 juta, jaringannya sudah kami ganti pada awal saya masuk dari Indosat ke Telkom. Dari yang luar negeri ini juga belum banyak tapi sudah dicek," pungkasnya.  (jaa)
Editor : Syahrir Lantoni
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%