Rekomendasi Bakal Masuk Tong Sampah

Mahfud MD: Banyak Pelanggaran, Pansus Seperti Angkot

Selasa, 12 September 2017 | 09:52
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Mantan Ketua MK, Mahfud MD.

INDOPOS.CO.ID - Mantan Ketua MK, Mahfud MD menilai, semakin banyak kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Pansus Hak angket KPK DPR. Puncaknya, ketika ada permintaan dari salah seorang anggotanya agar KPK dibekukan.

Mahfud mengibaratkan Pansus Angket itu seperti angkot. Ada masalah baru, langsung diangkut dan begitu seterusnya. "Saya (pikir, red) kayak angkot yang nyetop di jalan, dinaikkan, ada apa dinaikkan. Masalahnya kan begitu, mulai dari Miryam S Haryani, berpindah ke soal barang sitaan, berpidah ke soal penahanan, berpindah ke soal Agus Rahardjo, berpindah ke Novel, macam-macam lah. Itu namanya angkot," kata Mahfud, kepada INDOPOS, kemarin.

Mahfud berkeyakinan pada akhirnya rekomendasi pansus tidak akan berguna. Ia menyebut komentarnya ini sebagai pernyataan politiknya sebagai rakyat.

"Percaya sama saya, ndak ada gunanya (hasil pansus, red). Ya paling nanti karena mereka punya kekuasaan ketok palu, paling ya disahkan, Ini rekomendasinya.

Nanti kan paling masuk tempat sampah juga,” kata Mahfud.

Dikatakan, rakyat boleh mengatakan, ini politik. “Hak politik kita boleh mengatakan, itu paling masuk tempat sampah juga. Biar saja itu dihimpun sampah-sampah itu dimasukkan angkot kemudian nanti jadi keputusan. Nggak akan ada gunanya. Percaya dengan saya," lanjutnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, semakin jelas Pansus Angket  yang dibuat DPR untuk melemahkan komisi yang dipimpin oleh Agus Raharjo.

"Kemarin muncul statemen membekukan KPK dan membubarkan KPK. Semakin jelas pansus itu dari awal memang bukan seperti yang mereka bilang untuk menguatkan KPK," ujarnya, kemarin.

Ditambahkan Ari, pernyataan Hennry dari PDIP itu juga yang diinginkan oleh anggota DPR yang lain, khususnya mereka yang terlibat dalam Pansus Angket.

"Itu justru (pernyataan, red) pembekuan itu curhatan paling jujur dari seorang anggota DPR. Sejujur-jujurnya anggota DPR itu ingin KPK dibekukan," kata dia.

Selain itu, Ari mengklaim sempat membuat polling secara online soal KPK vs DPR dengan tajuk 'Menurut Anda siapa pihak yang paling punya integritas, KPK atau DPR?'. "Sampai pagi tadi 76 persen menjawab KPK lebih memiliki integritas daripada DPR. Hanya 5 persen yang menjawab DPR. Dan 19 persen menjawab tidak ada, atau sama saja tidak ada yang lebih integritas," terangnya.

Sementara Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyatakan, tak heran soal pernyataan anggota DPR terkait pembekuan KPK. "Pernyataan itu datang dari partai pengusung pemerintah yang berulangkali katakan KPK tidak boleh dilemahkan," kata Ray, kemarin.

Menurut Ray, pernyataan yang juga telah diralat oleh Sekjen PDIP itu tidak banyak membantu penilaian di masyarakat soal misi negative pansus hak Angket terhadap KPK. Apalagi, tak ada upaya atau langkah yang dilakukan oleh partai politik khususnya yang pro pemerintah untuk memperedamnya.

"Kita anggap saja ralat itu sebagai ucapan basa-basi yang menutupi keinginan yang terpendam untuk membubarkan KPK," tuntasnya.

Fahri Hamzah Minta Presiden

Sementara Fahri Hamzah, salah satu pimpinan DPR RI minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ambil alih tugas lembaga yang dipimpin Agus Raharjo tersebut. Presiden perlu mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi itu pekerjaannya presiden, tolong ini diambil alih," ujarnya kepada wartawan.

Mengenai wacana pembekuan KPK, sambung Fahri, hal itu dimaksudkan hanya sementara karena sedang evaluasi.

"Selesaikan Pansus Hak Angket dulu. Mau bubar, mau beku, mau cair, santai saja," ungkapnya.

Fahri berdalih, wacana dewan untuk membekukan lembaga antirasuah tidak perlu ditakutkan. "Mari kita hadapi dengan kepala dingin bahwa yang namanya politik pemberantasan korupsi memang harus dipikirkan, dibahas dan harus menjadi milik semua orang," pungkasnya.

Menurut Fahri, KPK bisa diperkuat dengan memperbaiki apa yang ada di dalamnya. Salah satunya dengan membersihkan orang-orang yang bermasalah.

"Serta membersihkan dari regulasi yang menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi," ucap Fahri.

Dalam kesempatan itu Fahri mencontohkan, apa yang diterapkan Korea Selatan, yakni metode penggabungan. Dari pandangan dia, metode Korea Selatan itu yang terbaik. Institusi inti penegakan hukum harus dikuatkan. Kemudian, lembaga-lembaga yang membantu menguatkan institusi dijadikan satu supaya efisien. Nantinya,  semua keluhan dan laporan publik bisa di dengar.

"Tapi keluhan itu jangan masuk ke lembaga penegak hukum sebab nanti dipilah-pilah," ujarnya.

Ditambahkan, Ketua Pansus HAK Angket KPK DPR RI, Agun Gunanjar, keberadaan KPK masih diperlukan. Namun, ada urusan HAM yang tidak boleh diabaikan KPK.

"Ada hal dalam kacamata hari ini, sepertinya kita lupa dan mengabaikan atas jerih payah para pejuang masa lalu. Hak asasi adalah bagian elementer yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan reformasi termasuk pemberantasan korupsi. Pansus angket KPK menyorot dari sisi itu. Saya melihat bahwa KPK harus tetap ada. Karena korupsi masih merajalela," paparnya kepada wartawan.

Politisi Partai Golkar itu menyebut, HAM dalam proses penegakan hukum tidak boleh diabaikan. Contohnya, ada seorang saksi yang rekening tabungan yang diblokir oleh KPK selama dua tahun dan juga dicekal. Selain itu, Agun juga menyebut ada seorang tersangka KPK yang sudah ditetapkan empat tahun.

"Apakah itu tidak pelanggaran HAM?," tanya Agun.

Oleh sebab itu, kata Agun, pernyataan politikus PDIP, Henry Yosodiningrat untuk membekukan KPK sebagai hal yang biasa. "Seperti orang melihat peristiwa pembunuhan reaksi orang berbeda-beda. Malah lebih dari Hendry reaksinya ada," ucapnya.

Terpisah, anggota Fraksi PDIP DPR RI, Maruarar Sirait mengaku, tidak setuju jika lembaga antirasuah dibekukan. Sebab, KPK menjadi lembaga paling dipercaya masyarakat berdasarkan survei pihaknya.

Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) PDIP itu menegaskan, KPK masih sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

Oleh sebab itu, pria yang menjabat anggota Komisi XI DPR RI itu enggan menganggapi pernyataan koleganya di PDIP, Henry Yosodiningrat.

“Kalau ada individu-individu itu beda dengan institusi. Institusi-institusi seperti KPK, kepolisian, kejaksaan itu adalah pilar hukum di Indonesia. Itu menurut saya harus dibangun dengan sinergi satu sama lain,” imbuhnya.

Diamini politisi PDIP lainnya, Sukur Nababan. Dia menyatakan, PDIP tidak akan membekukan KPK. "Itu siapa yang ngomong. Gak ada, gak ada omongan di partai untuk bekukan KPK,” beber Syukur saat dikonfirmasi, kemarin.

PDIP, lanjutnya, hanya ingin membenahi KPK. Sehingga, proses hukum suatu korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut berjalan secara transparan.  (aen)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%