Fahri Hamzah Ajak Pansus Abaikan Jimly

Selasa, 12 September 2017 | 10:34
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengimbau Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengabaikan saran dari Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie. Salah satu pimpinan lembaga legislatif itu menilai sebagai tugas dan kewenangan tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Pansus Angket sudah jadi dan mau selesai, jalan saja pansus, tidak bisa tunggu putusan MK," ungkap Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI kepada, kemarin.

Dia menegaskan, Pansus Angket harus mengabaikan usulan dari Jimly Asshiddiqie yang mengusulkan agar Pansus Angket KPK menunggu putusan MK untuk memanggil pimpinan KPK. Dia juga memperkirakan MK tidak mengabulkan gugatan wadah pegawai KPK karena Pansus Angket sudah sesuai dengan tugas dan wewenang DPR sebagaimana terdapat dalam UUD 1945.

"Gugatan pasal 79 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2014 tidak bertentangan dengan UUD 45 tentang tugas dan kewenangan DPR RI," ujarnya.

Diamini anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Henry Yosodiningrat. Dia juga membantah bila Ketua Umum ICMI memberi masukan agar pansus bersabar menunggu putusan MK untuk memanggil KPK. Mantan Ketua MK itu justru meminta agar pansus terus bekerja, termasuk memanggil lembaga antirasuah tersebut.

"Saya hadir dan dengar. Malah Jimly bilang DPR (Pansus Angket, red) undang instansi yang melaksanakan UU dan pelaksa UU, laksanakan saja," kata politisi PDIP itu.

Selain itu, kata dia, Jimly menekankan agar KPK tidak boleh berpolitik. Lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu juga diminta tak sewot ketika Pansus Angket mengambil keputusan dan merekomendasi UU KPK direvisi.

Henry berharap, Pansus Angket berbuah rekomendasi pembubaran KPK. Menurut dia, KPK sudah melenceng dari tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bisa dibayangkan kondisi yang ada, misalnya barang bukti disita tidak bermuara ke pengadilan, tiba-tiba dilepaskan dan di mana barang sitaan seperti mobil mewah. Ada lagi barang bukti yang diputus pengadilan, tapi putusan tidak dilaksanakan. Kemudian mengangkat pejabat yang sudah pensiun, hal-hal seperti itu dibenahi dulu," tutur dia.

Sementara, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Taufiqulhadi justru menyambut positif usulan dari Jimly Asshiddiqie yang meminta Pansus Angket menunggu hasil gugatan yang dilayangkan ke MK terkait keabsahan Pansus. “Kami pertimbangkan, ini usulan yang positif,” kata politisi Partai NasDem, Jumat (8/9) petang.

Dia menambahkan, meski mempertimbangkan usulan itu, Pansus Angket untuk KPK tetap berjalan dalam mengumpulkan keterangan, bukti serta fakta-fakta yang ada. “Temuan itu adalah bagian penyelidikan. Angket itu artinya penyelidikan. Soal mencari fakta akan jalan terus. Bukti-bukti temuan ini akan jadi dokumen DPR RI,” kata dia.

Taufiqulhadi juga tetap optimis sejumlah temuan yang dihasilkan akan ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan Pansus Pelindo yang pernah bergulir di DPR, Pansus KPK memberikan pandangan yang objektif kepada presiden. “Saya rasa jika pandangan Pansus objektif semua pihak akan mendukung,” ujarnya. (aen)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%