Ketimpangan Ekonomi Makin Nyata

Survei Jokowi, Jubir Istana No Comment

Rabu, 13 September 2017 | 11:02
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi. Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) tidak hanya datang dari elit Partai Gerindra. Sejumlah pengamat pun menyatakan hal yang sama bahwa publik tidak puas dengan kondisi negara saat ini. Hal tersebut ditegaskan oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Keuangan Negara Uchok Sky Khadafi. "Saya setuju dengan pernyataan dari Gerindra bahwa rakyat kecewa dengan Jokowi yang kurang memenuhi janji kampanyenya, terutama dari sisi ekonomi," katanya kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa (12/9).

Menurut Uchok, tidak ada yang membanggakan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini. Mantan Gubernur DKI yang didukung PDIP, Hanura, Nasdem, PPP, dan PKB ini pun dinilai menjadikan negeri ini hanya milik orang atau kelompok tertentu, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang makin nyata. "Daya beli rakyat semakin menurun sekali. Ini disebabkan, perputaran duit hanya ditingkat elit bisnis dan politik saja yang dekat dengan kekuasaan," ujarnya.

Hal itu, lanjut Uchok, juga sangat terasa dalam proyek-proyek insfrastruktur pemerintah yang banyak dikelola perusahaan tertentu. "Hanya perusahaan yang punya modal besar dan punya akses kepada pusat kekuasaan. sedangkan perusahaan yang menengah ke bawah, jarang dapat pembangunan infrastuktur, sehingga harus gigit jari," tukas Direktur Center for Budget Analysis ini.

Jadi, lanjut Uchok, wajarlah jika dalam survei Indo Barometer, rakyat memberikan nilai C karena kebijakan pembangunan infrastuktur bukan untuk kebutuhan dan kepentingaan rakyat. 

"Ketidakberpihakan kepada rakyat miskin juga bisa terlihat dari dihapusnya sejumlah kebijakan subsidi buat rakyat miskin. Subsisi BBM dan listrik terus diamputasi demi untuk dialihkan guna membayar utang yang semakin menggunung," sesalnya. "Lalu, rakyat dapat apa? Apakah hanya dapat hadiah hiburan,  hadiah sepeda saja," sindirnya menambahkan.

Kritikan juga datang dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago. Ia menegaskan bahwa jelang tiga tahun pemerintahan Jokowi kehidupan rakyat semakin susah, dimana biaya hidup makin mahal. "Rakyat makin susah. Apa-apa mahal. Soal kenaikan tarif listrik, BBM, harga sembako tak stabil hingga berujung pada daya beli anjlok. Banyak pengusaha menengah ke bawah yang gulung tikar. Alhasil pengangguran juga meningkat," ujarnya.

Atas dasar itu, Pangi menerangkan bahwa mayoritas masyarakat hanya berpikir praktis dalam mempertahankan hidup. "Sekarang masyarakat keluarga Indonesia hanya sekadar bertahan. Untuk sekadar memenuhi kebutuhan primer dan mendesak. Terpenuhi hari ini, besok cari lagi," cetusnya.

Pangi pun menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur yang sekarang digalakkan oleh Jokowi seharusnya tidak sekadar pembangunan fisik jembatan, tol, irigasi, waduk, pelabuhan dan rel. "Tapi pembangunan manusia atau sumberdaya manusia (SDM) meleset di era Jokowi. Ini terutama pendidikan Indonesia sangat mengkhawatirkan, beasiswa pun banyak dipangkas," tegasnya.

"Karena aset terbesar negara di masa depan adalah pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian prioritas tingkat tinggi pemerintah," tandasnya.

Tak hanya di sisi ekonomi, di bidang hukum, kata Pangi, terjadi carut marut. Itu terlihat dari sepak terjang Pansus KPK yang lebih didominasi partai pendukung pemerintah di DPR RI. "Penegakan hukum makin tak punya arah. Kita bisa lihat sekarang, presiden tidak berani mengambil alih KPK atau memimpin langsung atau menjadi panglima dalam agenda pemberantasan korupsi," bebernya. 

Pangi menambahkan, KPK kondisinya sekarang memprihatinkan. "Dan jawaban presiden kurang jelas dan nggak punya sikap yang jelas, kecuali mengunakan diksi dan bahasa kita akan perkuat KPK," selorohnya menambahkan.

Sementara itu, Juru Bicara Istana Johan Budi enggan berkomentar ketika dimintai pendapatnya soal ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi."Kalo dari hasil survei dan pendapat (pengamat, Red), aku tak mau mengkomentari," jawabnya. "Lebih baik langsung konfirmasi ke kementerian terkait saja," singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika koran ini ingin meminta konfirmasinya juga tak ada jawaban. Ini baik melalui pesan singkat maupun telepon. Diketahui sebelumnya, Direktur lembaga survei Indo Barometer M. Qodari mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi  masuk kategori cukup memuaskan. "Survei Indo Barometer pada Maret 2017 atau 2,5 tahun pemerintahan Jokowi tingkat kepuasan di angka 66 persen. Belum ideal, tapi sudah lumayan. Ya skornya kami kasih C," ucapnya.

Qodari menerangkan, tingkat kepuasan masyarakat saat disurvei lebih pada sektor pendidikan kesehatan dan infrastruktur. "Puas karena adanya program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Sehat, terutama dimassifkannya BPJS. Kemudian pembangunan jalan yang terus digalakkan oleh Jokowi," ungkapnya. (dil)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%