Ketua Komisi IX DPR Minta BPJS Dibenahi

Dampak dari Kematian Bayi Deborah

Rabu, 13 September 2017 | 20:04
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi. Okezone News

INDOPOS.CO.ID - Kematian bayi Tiara Debora karena adanya dugaan ditelantarkan sebagai pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan oleh RS Mitra Keluarga Kalideres terus menuai kecaman publik.

Kasus Debora ini juga telah membuktikan bahwa BPJS tak mampu menjadi solusi proteksi urusan kesehatan masyarakat. Peserta BPJS menjadi warga kelas 10 di mata penyelenggara jasa kesehatan, khususnya di RS swasta.

Pandangan publik soal BPJS itu pun juga diamini oleh Ketua Komisi IX DPR RI Yusuf Macan Effendi. Pria yang akrab disapa Dede Yusuf ini menilai memang ada kesalahan  dalam pengelolaan manajemen perusahaan plat merah itu. Terlebih lagi BPJS saat ini sedang merugi, karena mengalami tagihan yang membengkak.

"(BPJS) banyak yang harus dibenahi. Apalagi saat ini sedang defisit karena tunggakan menumpuk dari rumah sakit," kata Dede kepada Indopos di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/12).

Berdasarkan info yang didapatkan oleh koran ini, BPJS harus nombok Rp 6 triliun. Yang tentunya dapat menggerus keuangan negara.

Dirinya mencatat ada tiga faktor yang telah membuat BPJS kebobolan dalam keuangan.

Faktor pertama, BPJS tak mengantisipasi membludaknya pendaftaran peserta. Karena kepesertaan BPJS menjadi yang terbanyak sedunia, mencapai 180 juta orang. Dimana 90 juta nya dibayar negara. "Sisanya mandiri," ucapnya.

Kedua, kata Dede, BPJS tak mampu mengelola risiko keuangan di masa yang akan datang. Dimana aktuaria yang tidak optimum. "Khususnya kelas 3 yaitu hanya Rp 25 ribu per bulan Sedangkan hitungan optimum nya Rp 45 ribu per bulan," ungkapnya.

Ia menuturkan, ratio klaim yang besar menandakan warga Indonesia belum hidup sehat. Sehingga banyak yang dirujuk ke rumah sakit dan tidak selesai di puskesmas. "Dan jumlah ruang faskes, tenaga medis RS yang masih kurang dibanding jumlah yg berobat. Shgg overload di kamar kelas 3," tukasnya.

Lalu, faktor ketiga ada metode penghitungan paket InaCBGs yang sudah ketinggalan jaman.

Menurut politisi Demokrat ini, hal itu harus dihitung ulang dengan memasukkan harga terkini. Antara jasa medis, obat, alat dan administrasi. "Rasanya, bagi saya perlu ditinjau ulang soal penghitungan biaya paket ini. Bersama pemerintah dan juga swasta. Agar terhindar dari defisit," tandasnya.

Kemudian terkait adanya dugaan ditelantarkan bayi Deborah sebagai pasien, ucap Dede, hal itu harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Agar menjadi efek jera bagi perusahaan swasta lainnya.

"Saya minta perlu juga komitmen RS Swasta untuk tetap menerima pasien BPJS dan merawatnya dengan benar. Dan harus ada sanksi tegas jika ada yang mengabaikan pasien," pungkasnya. (dil)

Editor : Ali Rahman
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%