Ketika Sejumlah Pihak Menolak Usulan Film G30S/PKI Versi Terbaru

Justru Dicurigai, di Medsos Dipelesetkan PKI Rebut Raisa

Sabtu, 23 September 2017 | 11:39
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
JADUL – Sampul asli Film G30S/PKI garapan Arifin C Noer yang kini diperdebatkan.

Usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta diproduksi film G30S/PKI versi paling baru agar lebih kekinian dan bisa masuk ke generasi milenial mendapat penolakan sejumlah pihak, termasuk kalangan Dewan. Apa alasannya?

DILIANTO, Jakarta

INDOPOS.CO.ID - Salah satu tokoh yang menolak diproduksi film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI versi terbaru adalah Amien Rais. Tokoh reformasi itu tidak sepakat dengan usulan Presiden Jokowi agar film G30S/PKI diproduksi ulang dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Menurut Amien, film yang diproduksi pada 1984 oleh pemerintahan Presiden Soeharto dengan menghabiskan uang negara sebesar Rp 800 juta ini sudah berdasarkan penelitian yang mendalam.

Dengan demikian, film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer itu dinilai Amien tidak diproduksi sembarangan tanpa fakta di lapangan. ”Sejarah tidak bisa diputar balik. Nggak boleh. Itu sudah berdasarkan research. Jadi Arifin Noer tidak main-main,” tegasnya.

Pendiri sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Negara (PAN) ini pun curiga dengan usulan Jokowi tersebut.  "Jadi saya curiga kalau dia (Jokowi, Red) mau buat film yang baru. Saya curiga sekali. Jadi, kalau filmnya harus jalan begitu (sesuai versi aslinya, Red),” katanya.

Menurut Amien, pembuatan ulang film dengan versi terbaru sama saja dengan mengungkit dan membangkitkan kembali PKI. Padahal, saat ini anak cucu yang orang tuanya PKI sudah bebas dalam menjalani kehidupan, seperti bersekolah hingga bekerja."Sudahlah, sudah selesai ya. Karena kalau ini dibangkitkan kembali, itu luka lama bisa membuncah memecah-belah gitu," ujarnya.

Amien menilai pembuatan versi baru film G30S/PKI tidak tepat dilakukan saat ini. Dia khawatir akan muncul perpecahan kembali jika film itu dibuat versi terbaru. "Kemarin saja udah hampir bentrok antara pro-PKI dan umat Islam. Ya jadi menurut saya sudah lah ini didinginkan dulu, yang penting sekarang tidak ada diskriminasi kepada cucu PKI, anak PKI sudah boleh kemana-mana," katanya.

Lebih lanjut, Amien mempertanyakan pernyataan Jokowi bahwa apabila PKI muncul kembali di Indonesia, maka akan digebuk. ‎”Kalau Jokowi mengatakan PKI muncul digebuk, dia nggak gebuk-gebuk,” sesalnya.

Amien juga mengkritisi pihak-pihak yang menentang film G30S/PKI diputar ulang. Menurutnya, pihak yang tidak setuju hal ini dipastikan tidak paham sejarah. Sebaliknya, Amien mengapresiasi adanya seruan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Baginya, sekecil apapun kegiatan PKI harus terus diantisipasi agar tidak terulang peristiwa serupa. "Saya mengapresiasi nonton film PKI. Bahkan, PAN juga melaksanakan nobar sebagai pembelajaran akan sejarah yang benar," ujarnya usai menghadiri acara nobar film G30S/PKI saat acara pembukaan Temu Nasional Legislatif PAN, Kamis (21/9) malam lalu di Ancol, Jakarta.

Di media sosial (medsos) sempat viral cuplikan film G30 S/PKI yang menggambarkan suasana rapat PKI yang dipimpin D.N. Aidit. Video tersebut bahkan dipelesetkan dan dinilai sesuai generasi milenial menjadi upaya PKI untuk memperebutkan kembali penyanyi Raisa Andriana, 26, dari aktor Hamish Daud, 37. Bahkan di akhir cuplikan Aidit mengatakan, lihatlah laki-laki sekarang merana ditinggal Raisa. Karena Raisa tidak mereka tarik. Mereka gagal. Raisa…adalah…kunci.

Sementara itu, penolakan usulan film G30S/PKI versi terbaru juga diutarakan sejumlah anggota DPR. Pasalnya, hal itu dapat membuat kegaduhan baru di masyarakat.

"Film baru G30S/PKI jangan sampai jadi kegaduhan baru. Saya pikir film versi baru itu tak perlu ada," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris.

Menurut dia, generasi muda khususnya yang terlahir di era milenium ini sudah tidak lagi mengetahui secara gamblang sejarah PKI, baik lewat film maupun mata pelajaran. "Anak sekolah atau mahasiwa di bawah Semester IV tidak mengenal sejarah PKI. Ini harus dihidupkan lagi dengan sejarah yang benar bahwa PKI telah melakukan berbagai kudeta berdarah di negeri ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Yuliani juga setuju dengan adanya rencana nobar yang digelar TNI dan sejumlah elemen masyarakat. "Saya pikir itu bagus. Dan ini bisa menjadi pembelajaran sejarah yang telah lama hilang," tukas wanita berjilbab yang juga salah satu Ketua DPP PAN.

Lalu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil meyakini kalau ada pihak yang ingin ideologi PKI sengaja dibangkitkan dengan berbagai cara. "Secara kasat mata, memang masyarakat melihat ada gerakan untuk membangkitkan kembali ideologi PKI, melalui berbagai cara," katanya saat dihubungi wartawan.

Legislator asal Aceh ini merasa pembangkitan ideologi PKI semakin menjadi-jadi lantaran dikaitkan dengan politik. "Ada pihak pihak yang mengambil keuntungan politis," nilai Nasir.

Sayang, dirinya belum bisa menyimpulkan pihak mana yang sengaja membangkitkan ideologi PKI di Indonesia. Sebab, sampai saat ini tidak ada tokoh yang secara tegas mendukung ideologi PKI. "Karena itu sulit juga menjawab siapa yang tokoh yang dibidik," aku Nasir.

Akan tetapi, dia meminta semua pihak mewaspadai isu tersebut. Terlebih, keberadaan PKI sudah dilarang di negeri ini. "Kita tetap wajib mewaspadai bahaya laten PKI. Meskipun di negara komunis, mereka cenderung sudah mengikuti sistem pasar," tandas Nasir. "Dan saya setuju dengan rencana nobar PKI yang diusulkan Panglima TNI. Ini bagian dari pengingatan kembali sejarah kelam negeri ini pada 1965," pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco A‎hmad menyayangkan pernyataan beberapa pihak, termasuk pejabat tinggi yang seolah menganggap tidak penting lagi mewapadai bangkitnya komunisme.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyayangkan bahwa ada juga pernyataan bahwa komunisme di Indonesia tidak mungkin bangkit karena komunisme di dunia juga sudah runtuh.

"Pernyataan tersebut sangat tidak tepat, karena bisa bangkit atau tidaknya komunisme di Indonesia ya tergantung dengan situasi dan kondisi di Indonesia," kata Dasco dalam pesan singkatnya kepada wartawan.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menuturkan, semestinya diingatkan bahwa sebelum dibubarkan pada 1965, PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok.  "Selama TAP MPRS Nomor 25/1966 belum dicabut, maka kita harus waspada dan terus pasang kuda-kuda menghadapi komunisme. Segala bentuk kegiatan antikomunisme harus kita dukung, termasuk pemutaran film Pengkhiantan G30S/PKI," ketus Dasco.

"Terlepas dari tuduhan bahwa film tersebut merupakan propaganda Orde Baru (Orba), menurut saya tetap tidak ada persoalan. Tidak semua yang berbau Orba jelek, dalam konteks kampanye melawan komunisme saya pikir Orba justru sangat bagus," tandas Dasco. (*)

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
100%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%